Kalau lihat data ekonomi beberapa tahun terakhir, Kabupaten Majalengka sebenarnya lagi dalam tren yang relatif positif. Angka-angka kelihatan bagus dan tertata mulai dari: pengeluaran per kapita naik, kemiskinan turun, pengangguran berkurang, UMKM makin banyak yang formal.
Di atas kertas, Majalengka kelihatan makin sejahtera.

Tapi di sisi lain, banyak warga masih ngerasa hidup “kok makin mahal ya?”. “Kok nggak ada sembako murah ya?”. Nah, di sinilah letak menariknya Majalengka. Antara data dan rasa di lapangan kadang nggak selalu sejalan. “Seperti kamu dan dia”.

Pengeluaran riil per kapita warga Majalengka naik dari sekitar Rp9,59 juta (2021) jadi Rp11,09 juta (2025). Artinya, secara rata-rata, kemampuan belanja masyarakat makin kuat. Bahkan di 2025, pertumbuhannya paling tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.
 Ini menandakan bahwa ekonomi daerah lagi tumbuh, standar hidup naik, dan pembangunan manusianya relatif konsisten. Secara umum, Majalengka lagi “naik kelas”, “dingin bos”.

Tapi perlu diingat, ini angka rata-rata. Di lapangan, ada warga yang ngerasain kenaikannya, tapi ada juga yang bilang hidupnya ya gitu-gitu aja, bahkan makin seret.

Jumlah warga miskin di 2025 turun jadi sekitar 128 ribu orang (10,31%), dari sebelumnya 134 ribu orang (10,82%) di 2024. Penurunan ini termasuk yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Ini kabar baik dan layak diapresiasi. Artinya, kondisi ekonomi mulai terasa nyata. Majalengka cukup konsisten menekan angka kemiskinan.
 Tapi faktanya, banyak warga yang hanya “lulus” dari kategori miskin tapi masih hidup pas-pasan. Jadi, tantangannya sekarang bukan cuma nurunin angka kemiskinan, tapi juga ningkatin kualitas hidup mereka.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 4,01% (2024) jadi 3,62% (2025). Jumlah orang bekerja naik, sementara pengangguran berkurang.

Ini sinyal positif. Artinya, kesempatan kerja makin kebuka. Tapi pertanyaan besarnya: kerja yang tersedia itu layak atau enggak? Upahnya cukup buat nutup kebutuhan hidup atau cuma cukup buat bertahan? Banyak anak muda sekarang kerja, tapi masih harus cari side job buat nambal kebutuhan sehari-hari.

Upah Minimum Kabupaten naik sekitar 7,9%. Buat pekerja formal, ini jelas kabar baik karena kenaikan ini lebih tinggi dari inflasi tahunan (sekitar 3,09%). Secara teori, daya beli pekerja formal lagi naik kelas.

Sumbu masalahnya adalah mayoritas masyarakat Majalengka itu masih kerja di sektor informal. Buat mereka, kenaikan pendapatan per kapita yang cuma sekitar 2,32% malah kalah cepat dibanding inflasi. Jadi wajar kalau banyak yang ngerasa “kok makin susah ya nabung sekarang?”.
 Di sinilah mulai kelihatan jaraknya: pekerja formal relatif aman, namun pekerja informal makin “ngos-ngosan”.

Jumlah UMKM formal naik pesat dari 26 ribu unit (2024) jadi 34 ribu unit (2025). Ini kabar bagus karena makin banyak pelaku usaha yang masuk sistem resmi. Tapi target pemberian NIB belum sepenuhnya tercapai. Ribuan UMKM masih belum punya legalitas. Padahal, kalau sudah formal, akses ke bantuan, pelatihan, dan permodalan bakal lebih kebuka.

Kalau ini serius dikejar, efeknya bakal berkepanjangan: ekonomi lokal lebih kuat, lapangan kerja nambah, dan UMKM bisa naik kelas beneran.

Walaupun ekonomi tumbuh, kemiskinan turun, dan pengangguran berkurang, rasio gini Majalengka justru naik dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, jurang antara yang ekonominya naik kencang dan yang jalannya pelan makin lebar.

Hal ini juga disoroti oleh Ketua BEM UNMA, Nendi Nurdiana. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Majalengka selama ini terlalu fokus ke angka makro, tapi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kecil.

“Data memang menunjukkan Majalengka tumbuh pesat. Tapi yang menikmati pertumbuhan itu belum tentu masyarakat bawah. Ketimpangan yang naik ini menandakan bahwa kue pembangunan belum terbagikan secara rata,” ucap Nendi Nurdiana.

Ia menilai, tanpa kebijakan yang lebih berpihak ke kelompok rentan, pertumbuhan ekonomi justru bisa memperlebar jurang sosial di Majalengka. “Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.”

Ketua BEM UNMA, Nendi Nurdiana, juga menekankan bahwa pemerintah daerah perlu menggeser fokus pembangunan dari sekadar “ngejar angka” ke pemerataan manfaat.

“PR ke depan itu bukan cuma soal ngejar pertumbuhan ekonomi, tapi bagaimana caranya agar warga kecil juga ikut ngerasain hasilnya. Seperti UMKM kecil, pekerja informal, petani, buruh lepas mereka jangan cuma jadi penonton ngebutnya pembangunan di Majalengka,” kata Nendi. 

Menurutnya, kebijakan ke depan harus lebih serius menyentuh: Pertama, penguatan UMKM mikro,kedua, perlindungan pekerja informal,ketiga, Stabilisasi inflasi daerah, serta pemerataan akses kerja yang layak.

Kalau ini bisa dijalankan konsisten, Majalengka bukan cuma kelihatan maju di laporan statistik, tapi juga benar-benar terasa maju di kehidupan sehari-hari warganya.